Keluhan Pelaku Usaha Terhadap Permasalahan Hukum

Keluhan Pelaku Usaha Terhadap Permasalahan Hukum

0
84

Warta Metropolis Jatim, Akhir akhir ini  banyak sekali keluhan pelaku Usaha dan Koperasi yang terjadi di wilayah hukum Jawa Timur, salah satunya ada di wilayah hukum Bojonegoro.

Keresahan pelaku usaha tersebut telah di sampai kan oleh Ibu April ketua DPD HIPPINDO Jatim  (Himpunan Peritel dan Penyewaan Pusat Perbelanjaan Indonesia) kepada Tenaga Ahli Hukum Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Dalam penyampainya kepada Tenaga Ahli Hukum tersebut kepada Wartawan Warta Metropolis dan beberapa media yang ada di lokasi tersebut, “meminta agar kami mendapatkan arahan hukum dari Tenaga Ahli Hukum yang kebetulan juga seorang pengacara juga, sehingga apa yang kami lakukan itu dapat menjadi payung hukum kami dalam menjalankan tugas kami selaku ketua DPD HIPPINDO Jatim yang juga sebagai pembina UMKM Jatim,” jelasnya.

Dia juga menyampaikan, “bahwa berkas berkas telah kami berikan termasuk berkas dari resort Bojonegoro yang di kirimkan kepada kami,” sampainya.

“Dia berharap agar dari berkas berkas tersebut dapat di pelajari oleh ahli hukum tersebut, sehingga kami dapat kekuatan hukumnya, jika memang kami bersalah tentunya kami juga akan mendapat arahan etika hukum dan bisnisnya, sehingga apa yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi anggota kami dan masyarakat pada umumnya,” harapnya.

Sementara itu Bambang Rijanto S.H., M.H selaku tenaga ahli hukum dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang juga seorang pengacara tersebut kepada media, “membenarkan adanya kehadiran Ketua DPD Jatim HIPPINDO sifatnya meminta layanan Konsultasi hukum dari kami tentang permasalahan yang terjadi pada Ibu April selaku Ketua DPD  HIPPINDO Jatim,” ungkapnya.

Dia mengatakan, “kami sudah menerima berkas berkasnya, tentunya kami secara hukum akan mempelajarinya, kalau itu sifatnya pidana ya kita pelajari kronologinya, misalkan apa tujuannya melaporkan, apakah laporan itu sudah valid sehingga dapat di terima oleh Dumas Resort Bojonegoro yang laporannya di berikan kereskrim, kami tentu akan berkoordinasi dengan pihak Propam Jatim tentang laporan tersebut, apakah sesuai dengan prosesdur. Kemudian kami juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama masyarakat yang dirugikan, karena jika laporannya bersifat pidana merugikan masyarakat tentu kami akan konfirmasi kerugiannya yang menyebabnya terjaduinya tindak pidana dan banyak yang harus kami konfirmasi kepihak pihak terkait,” jelas Wartawan senior ini.

Dia juga berharap agar permasalahan hukum adalah membukti kan fakta yang sebenarnya, jangan sampai ada hal yang sifatnya merugikan, tentu kita lihat nanti proses hukum bagaimana, yang insyaalah kami akan berkoordinasi dengan pihak Propam Jatim dan badan BPOM juga pihak pihak terkait dengan permasalahan ini,” harap alumny Pascasarjana ilmu hukum dari Ubhara Surabaya ini. /team hukum

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini