Peranan dan Fungsi Humas Pemerintah Untuk Menjaga Harmonisasi Hubungan, Baik di Internal Instansi Maupun Lingkungan Masyarakat

    Peranan dan Fungsi Humas Pemerintah Untuk Menjaga Harmonisasi Hubungan, Baik di Internal Instansi Maupun Lingkungan Masyarakat

    0
    3

    Warta Metropolis Jatim, Humas atau dengan nama lain Public Relations (PR) merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan dua arah yang terjadi dalam suatu lembaga, dengan maksud tujuan untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan antar pihak dan menghindari terjadinya kesalah pahaman, selain itu humas berperan untuk membangun citra positif lembaga di hadapan publik.

    Fungsi kehumasan pada instansi Pemerintahan menjadi suatu bentuk sarana untuk pengoptimalan kerja dalam melakukan pelayanan publik yang dilakukan instansi, khususnya untuk melakukan bentuk penyebaran informasi secara optimal kepada masyarakat. Fungsi lain dari kehumasan yaitu untuk menunjang komunikasi yang kondusif antara stakeholder organisasi dengan para Karyawan/Karyawati lainnya pada internal instansi tersebut.

    Fungsi Humas memiliki arti penting, setiap lembaga Pemerintah harus menyadari bahwa fungsi Humas Pemerintah sangat penting karena dapat berdampak positif bagi kinerja lembaga maupun kehidupan masyarakat, menurut (Waymer, 2013).

    Terdapat berbagai macam kendala yang terjadi pada instansi Pemerintah dalam memanfaatkan fungsi Humas yang baik dan benar. Salah satu penyebab yang terjadi adalah dengan menganggap Humas bukan bagian penting dalam suatu stakeholder organisasi, yang artinya dalam posisi ini Humas tidak dapat menentukan suatu bentuk kebijakan yang akan di jalankan. Munculnya kendala dalam komunikasi dapat menjadikan instansi Pemerintah mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat, hal ini karena masyarakat sebagai target sasaran utama dalam pelaksanaan kebijakan yang di terapkan oleh instansi Pemerintah tersebut dengan implementasi berupa pelayanan publik.

    Pentingnya mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Humas Pemerintah tidak hanya untuk mencegah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, namun juga untuk melaksanakan tanggung jawab lembaga Pemerintah untuk menginformasikan kebijakan dan program-program Pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat. Pelaksanaan  fungsi pokok Humas dapat menghimpun  dukungan publik yang dibutuhkan demi kelancaran program, juga untuk memenuhi ekspektasi publik terhadap kinerja lembaga (Hong, 2013).

    Kendala yang sering terjadi dalam pengimplentasian fungsi dan peranan Humas pada suatu instansi sebisa mungkin di upayakan untuk dimimalisir, karena pentingnya Humas pada instansi adalah untuk mensosisalisasikan dan menyebarkan kebijakan–kebijakan yang sudah di berlakukan dengan cara publikasi ataupun dengan mengorganisir pertemuan dengan pihak terkait.

    Peranan Humas bukanlah hal yang mudah untuk bisa di lakukan semua orang, karena menjadi seorang Humas diperlukan kecerdasan dalam mengolah bentuk citra instansi ataupun pimpinan, dengan cara menguasai informasi yang berkembang pada instansinya, dan juga diharuskan dengan cermat mengemas informasi untuk diteruskan kepada publik luas. Rasa tanggung jawab sosial juga harus ditanggung oleh seorang Humas ketika menyebarkan informasi kepada publik apabila informasi yang disampaikan beresiko memicu polemik atau berpotensi menimbulkan ancaman pada instansi. Sehingga dalam penyampaian informasi perlu pertimbangan yang matang untuk menyebarkan berita yang transparan dan sesuai dengan fakta yang ada.

    Seorang Humas Pemerintah harus mempunyai kepekaan yang kuat untuk menganalisa apakah informasi yang dimiliki itu layak untuk disampaikan kepada publik atau tidak, karena Humas juga harus mampu menjaga kondusifitas hubungan antara lembaga dengan masyarakat. Jangan sampai maksudnya untuk menyampaikan informasi kepada publik malah jadi bumerang karena pasca informasi tersebut tersampaikan ke publik justru menimbulkan keresahan umum. Pada tahun-tahun politik seperti saat ini Humas harus pandai menempatkan diri dengan menciptakan suasana yang sejuk, baik itu dalam lingkungan instansinya maupun lingkungan masyarakat luas. Hindari mendukung salah satu partai atau pasangan calon, baik itu secara sembunyi-sembunyi apalagi terang-terangan, karena sudah jelas ada arahan dari Pemerintah bahwa ASN dilarang untuk melakukan kegiatan politik praktis, termasuk diantaranya ASN dilarang like, comment, share medsos Capres dan peserta pemilu. Gunakan hak politik secara santun dan luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia), sesuai tugas pokok dan fungsi kita sebagai Humas Pemerintah mari kita bantu Pemerintah untuk menciptakan suasana yang aman di masyarakat selama pra, pelaksanaan, dan pasca pemilu.

    Penulis = Arief Setiawan, S.Kom., M.Sos

    Pranata Humas Ahli Muda Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini