Warta Metropolis Jatim, 29 Maret 2023 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Marsekal
TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, Ka. Kanwil BPN Prov. Jatim dan Walikota Madiun Maidi
mendeklarasikan Kota Madiun sebagai Kota Lengkap pertama di Jawa Timur dan kedua di
Indonesia setelah kota Denpasar.
Dideklarasikannya Kota Madiun dengan predikat Kota Lengkap ini karena berhasil
menerapkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan keseluruhan bidang
tanahnya telah tuntas bersertipikat. Hal ini sesuai yang ditargetkan Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk mempermudah Ease of Doing
Business (EODB).
“Inisiasi yang dilakukan Pak Walikota Madiun ini akan jadi penabuh genderang karena
biasanya kalau satu kota sudah lengkap maka kota/kabupaten lain insya Allah akan
menyegerakan melengkapi” Kata Gubernur Khofifah dalam sambutannya saat
mendeklarasikan kota Madiun Lengkap di Wisma Haji Kota Madiun, Selasa (28/3) sore.
Gubernur Khofifah menjelaskan Provinsi Jawa Timur juga akan menjadi provinsi lengkap
ketika seluruh Kabupaten Kota di Jawa Timur telah berpredikat Kota atau Kabupaten
lengkap. Oleh karenanya, orang nomor satu di Jatim ini mendorong agar seluruh Bupati/
Walikota segera menuntaskan program PTSL.
“Kalau kota/kabupaten lengkap, maka Jawa Timur lengkap,” ucapnya.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan
identifikasi daerah-daerah di Jawa Timur yang memungkinkan dilakukan percepatan untuk
memperoleh predikat Kota Lengkap. Karena ia merasa ada daerah-daerah di Jawa Timur
yang sebetulnya memiliki potensi untuk melakukan percepatan antara lain Kota
Probolinggo, Kota Kediri, Kota Blitar, Kab. Gresik dan Kota Surabaya I dan II.
“Kami akan mencoba melakukan pemetaan kembali, kota/kabupaten mana yang
memungkinkan bisa dilakukan percepatan,” katanya.
Pasalnya, terwujudnya Kota lengkap akan mendorong hadirnya destinasi investasi. Dengan
predikat lengkap, maka suatu kota yang sudah terdaftar dan terpetakan akan memudahkan
daerah tersebut melakukan perencanaan kebijakan.
Tak hanya itu perencanaan pembangunan dapat terhambat apabila seluruh peta bidang
tanah yang produktif belum terpetakan. Hal itu juga yang akan menghambat sebuah negara
menjadi negara maju.
Oleh sebab itu, Gubernur Khofifah meyakini kehadiran dan perhatian dari Menteri ATR/BPN
RI ke Jawa Timur dapat menjadi semangat tersendiri bagi Bupati Walikota di Jatim untuk
dapat segera mewujudkan Kota Kabupaten wilayahnya memiliki predikat Kota Lengkap.
“Saya rasa kehadiran Pak Menteri akan menjadi magnet luar biasa bagi Jawa Timur untuk
melakukan percepatan kota/kabupaten lengkap,”tuturnya.
Sedangkan prasyarat suatu daerah mendapatkan prediksi Kota Lengkap yaitu telah adanya
pemetaan dari tingkat desa, kecamatan, hingga kota baik secara spasial maupun yuridis.
Artinya dari bidang satu dengan lainnya dilihat tak ada jarak, atau seluruh bidangnya rata
seperti yang terlihat dalam peta. Sementara secara yuridis predikat Kota Lengkap diberikan
apabila buku tanah maupun surat ukur dari bidang tanah yang ada dapat diunggah ke dalam
sistem milik BPN.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Marsekal TNI (Purn)
Hadi Tjahjanto mengucapkan terima kasih atas sinergitas pemerintah Jawa Timur dengan
Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berjalan sangat baik. Sehingga, capaian Madiun Kota
lengkap terealisasi.
“Selamat kepada Kota Madiun yang menjadi kota lengkap pertama di Jawa Timur dan kedua
di seluruh Indonesia setelah Kota Denpasar,” ujarnya.
Ada banyak manfaat tercapai kota lengkap, diantaranya memberikan kepastian hukum hak
atas tanah, terbebas sengketa dan konflik pertanahan, menutup ruang gerak mafia tanah
dan mempermudah melaksanakan program digitalisasi karena semua akan menggunakan
elektronik.
“Kota madiun sudah selesai menjadi kota lengkap dan tentu berdampak pada pertumbuhan
ekonomi di Jatim. Saya yakin, Investor akan datang berduyun-duyun ke Kota Madiun karena
kepastian hak atas tanah sudah jelas,”
“Bukan saja itu tapi hak ekonomi rakyat meningkat melalui investasi. apalagi secara
geografis Madiun sangat strategis meningkatkan ekonomi. Contoh pandemi 2 tahun masih
5,52 pertumbuhan ekonominya. Perlu diapresiasi,” imbuhnya.
Sedangkan program digitalisasi, seluruh wilayah sudah terpetakan secara spasial dan yuridis.
Spasial artinya tidak ada gap dan overlap. Sedangkan yuridis buku tanah bisa diunduh secara
elektronik dan akurat. “Syarat menjadi kota lengkap sulit tapi kalau berkoordinasi dengan
baik maka mudah mendapatkannya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jatim Jonahar mengatakan, dalam
rangka mewujudkan Jawa Timur lengkap salah satu output yang telah direncanakan sejak
tahun 2020 adalah deklarasi kota lengkap. Kota Madiun sejak awal sudah dicanangkan
menjadi kabupaten maupun kota pertama di Provinsi Jawa Timur yang dijadikan pilot
project untuk menjadi anggota lengkap baik secara spasial maupun tekstual yang kemudian
diikuti oleh kota dan kabupaten lain di Jawa Timur seperti Kota Probolinggo kota Mojokerto
Kota Kediri dan Kota Surabaya Kab Gresik dan Kabupaten Madiun.
“Pembangunan kota lengkap telah dimulai sejak 2020. Perbaikan kualitas data pemetaan
dengan kualitas data tekstual serta pemerintah kota Madiun dalam mewujudkan kota
lengkap dengan survei door to door. Sehingga cepat menyelesaikan tanah yang
bermasalah,” jelasnya.
Kota Madiun mempunyai luas wilayah 33,23 km persegi dengan jumlah bidang sebanyak
68.923 bidang. Seluruh bidang tangan telah terdaftar secara elektronik sesuai dashboard.
Bahkan sesuai data dashboard Kantor Pertanahan Kota Madiun terbaik di Indonesia dengan
capaian 99,16 persen.
Sejauh ini, pengarahan positif yang dirasakan dalam pelaksanaan program nasional
pendaftaran tanah dan serpikat tanah mencapai 100 persen serta dibentuk tim gugus tugas
reforma agraria. Selain itu, dukungan dari Provinsi Jawa Timur melalui gubernur Khofifah
yang menginstruksikan kepada seluruh Bupati Walikota tanggal 23 Desember 2021
permohonan dukungan percepatan PTSL diantaranya meminta pemerintah Kab/Kota untuk
memberikan dukungan hibah berupa aset pendidikan petugas dan peralatan serta
pengeluaran kebijakan BPHTP.
Namun untuk menuju Jawa Timur lengkap di tahun 2025 masih banyak membutuhkan
dukungan dan peran serta aktif seluruh pihak. Besar harapan ke depan kota kota lain bisa
mewujudkan kota lengkap sehingga Jatim memberikan kontribusi lebih dalam mewujudkan
kota lengkap di Indonesia serta dukungan moral dan material tinggi dari gubernur Jatim.
“Mewujudkan Jatim lengkap di tahun 2025. Semoga ada kontribusi dan sinergitas lagi
sehingga pada tahun 2025 semua capaian pertanahan lengkap,” ajaknya.
Sementara itu Wali Kota Madiun H Maidi mengucapkan terima kasih kepada Menteri
ATR/BPR Hadi Tjahjanto Gubernur Khofifah, Kepala BPN Jatim dan BPN Nasional atas
tercapainya kota lengkap bagi Kota Madiun.
Dengan dideklarasikannya Madiun sebagai kota lengkap, Maidi mengaku potensi investasi
banyak sekali karena status tanah di kota Madiun tidak lagi diragukan.
“Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi cukup bagus. PDRB bagus, pengangguran dan
kemiskinan turun dan investasi semakin meningkat karena status tanahnya jelas sehingga
investor sudah tidak ragu lagi,” ucapnya.
Bahkan untuk generasi ke depan sudah tidak ada konflik masalah tanah. Sebab, sebelumnya
banyak tanah peninggalan nenek moyang konflik karena tidak ada kelengkapan. Tapi
sekarang semua statusnya sudah lengkap semua.
“Dulunya tidak ada statusnya setiap ganti generasi ada masalah tapi karena statusnya sudah
lengkap maka dirinya optimis tidak ada lagi sengketa lahan atau tanah,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan sertipikat tanah aset pemerintah
daerah oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
didampingi Gubernur Jawa Timur dan Ka. Kanwil BPN Prov. Jatim. Sertipikat yang diserahkan
diantaranya 143 Sertipikat asset Pemkot Madiun, 12 Sertipikat Wakaf antara lain milik
perkumpulan Nahdlatul Ulama, persyariatan Muhammadiyah, Darul Madinah Pondok
Pesantren Hidayatul Madiun, Yayasan Syabab fi Sabilillah, 1 Sertipikat aset Kemenag Kota
Madiun, 1 Sertipikat Keuskupan Surabaya. (snd)
