Besaran premi Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Warta Metropolis Surabaya : Mengingat Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (UU BPJS) awal tahun 2014 akan segera diberlakukan, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Ghufron waktu di wawancarai oleh warta metropolis saat gelaran Apec bertempat di Hotel Sheraton, Sabtu (13/4) yang lalu mengatakan bahwa “ Kementerian Keuangan cenderung mengeluarkan kesepakatan besaran premi penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp. 15.500,- per orang per bulan, dibawah permintaan awal. Namun, dengan sisa waktu yang ada, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintahan terkait seperti Kementerian Keuangan dalam menentukan besaran nilai PBI. Bagi warga yang mampu bisa mendapatkan jaminan kesehatan tersebut dengan syarat wajib bayar iuran sesuai dengan peraturan di UU BPJS. Data warga yang tidak mampu atau penerima bantuan iuran jumlahnya ada 86,4 juta jiwa, itu semua sudah ada nama dan alamatnya. Penerima bantuan iuran (PBI) ditentukan berdasar 26 kriteria, misalnya dilihat dari segi luas rumahnya, bahannya terbuat dari apa, berapa kalori beras dan masih banyak lagi. Dengan jaminan kesehatan tersebut, warga tidak mampu atau penerima bantuan iuran akan mendapat semua yang dibutuhkan secara medis. Jadi, bagi warga tidak mampu tidak perlu khawatir lagi, karena jaminan kesehatan itu anggarannya sudah ada. Memang kondisi saat ini jumlah dokter baik umum maupun spesialis di Indonesia masih sangat kurang. Oleh karena itu, pemerintah akan berusaha membuat terobosan baru dengan mencetak dokter-dokter spesialis maupun umum yang baru-baru. Supaya dalam waktu 10-15 tahun kedepan akan ada perubahan yang cukup signifikan dalam melayani kesehatan pasien dengan penyakit spesifik. Berdasar ketentuan rasio WHO, untuk 40 dokter umum melayani per 100 ribu penduduk” katanya . Ghufron juga menambahkan kalau dokter umum di Indonesia saat ini terdapat sekitar 88 ribu. Itu berarti menunjukkan bahwa di Indonesia masih kekurangan tenaga dokter sebagai pelayan kesehatan masyarakat sekitar 12 ribu dokter umum. Untuk bisa mencapai rasio ideal dalam beberapa tahun kedepan diharapkan, Fakultas Kedokteran se-Indonesia bisa meluluskan 5-6 ribu dokter rata-rata di tiap tahunnya. Diakuinya, bukanlah hal yang mudah dalam melakukan pendistribusian SDM. Pasalnya dalam pelaksanaan distribusi SDM yang terjadi saat ini diserahkan langsung kepada pemerintah daerah. Sementara bagi pemerintah daerah sendiri pelaksanaannya melihat kapasitas fiscal masing-masing. Karena dierahkan ke pemerintah daerah distribusi SDM akan sulit. Akan merasa kesulitan bagi yang kapasitas fiskalnya kurang. Langkah penerbitan peraturan perundangan turunan dari UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS perlu segera ditempuh karena dengan adanya PP tersebut bisa dipakai sebagai dasar operasionalisasi BPJS kesehatan, dalam hal ini adalah PT. Askes. Saat ini PT. Askes sedang melakukan berbagai persiapan menghadapi transformasi menjadi BPJS kesehatan. Peserta yang akan dikelola BPJS kesehatan mulai 2014 mendatang sekitar 121,6 juta jiwa. PT. Askes menargetkan pada tahun 2019 seluruh penduduk sekitar 257,5 juta jiwa sudah menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola BPJS. BPJS dengan Jamkesmas atau Jamkesda kalau dilihat dari sudut masyarakat akan sulit membedakannya, yang membedakan adalah model pengelolaannya./ Mul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>